Kebijakan Fiskal dan Kasus Dewasa Ini

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Inovasi Fiskal untuk Angkutan Umum Massal

Dulu, ketika kurs dollar AS Rp 2.500 dan pendapatan negara dari BBM booming, kita tidak berhasil membangun sistem angkutan umum massal di kota-kota di Tanah Air.

Kini, situasi sudah lain. Dilema subsidi BBM membuat defisit anggaran membengkak, kapasitas fiskal untuk belanja modal semakin terbatas. Sekalipun subsidi BBM dihapus, tanpa inovasi kebijakan fiskal yang berpihak, sulit membayangkan bagaimana kita dapat membangun sistem angkutan umum massal (SAUM) secara merata di kota-kota besar di Tanah Air.

Masih menggantung

MRT Jakarta saja masih menggantung alias ”masih rapat terus”. Ada apa dan apa yang salah? Monorel sama saja, masih mangkrak! Mengapa? Alasan singkatnya, proyek-proyek itu tak disiapkan secara matang dan/atau kapasitas lembaga eksekutornya tidak siap mengimplementasikannya.

Kegagalan pembangunan SAUM perkotaan mencerminkan kegagalan proses demokrasi. Sebab, mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan tidak memungkinkan terakomodasinya tuntutan mayoritas penduduk kota yang mendambakan pelayanan angkutan umum yang layak, baik sebagai pejalan kaki, pengguna angkutan umum, maupun pengendara sepeda. Di satu sisi, para pembuat kebijakan sudah sangat khawatir terhadap tingkat pertumbuhan kemacetan dan polusi, tetapi di sisi lain kebijakan transportasi kota masih terus mendorong pemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor).

Investasi infrastruktur SAUM sangatlah padat modal dan pada umumnya dianggap tertanam (sunk cost), tak perlu dikembalikan. Bagi negara berkembang, investasi ini sering kali memerlukan pinjaman luar negeri jangka panjang dengan bunga rendah. Ketika bus atau kereta api dioperasikan, juga dibutuhkan subsidi agar berkelanjutan.

Sebagai proyek sektor sosial, tarif harus tetap terjangkau. Mengandalkan pendapatan dari tarif dan properti saja tidaklah mungkin menutupi keseluruhan biaya operasi. Karena itu, menyiapkan proposal pengoperasian SAUM yang viable dan bankable bukanlah hal mudah jika tanpa dukungan pemerintah.

Namun, terlepas dari semua tantangan itu, SAUM wajib dan harus tetap dibangun, khususnya di koridor-koridor yang memiliki pergerakan orang yang tinggi dan padat penduduk. Tak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi nanti terkait makin parahnya dampak urbanisasi penduduk ke perkotaan. Tanpa keberadaan SAUM yang andal di kemudian hari, vitalitas bisnis kota dipastikan mandek dan mati pelan-pelan. Kota dengan populasi lebih dari satu juta jiwa sudah pantas memiliki angkutan umum massal bus, dan jika berpenduduk lebih dari tiga juta pantaslah memiliki SAUM berbasis rel.

Realisasi SAUM perkotaan kita sungguh sudah sangat terlambat. Masalah utamanya masih berkutat soal pendanaan. Sebelum pemerintah pusat dan daerah bersama-sama mencurahkan dana yang berkecukupan untuk pengembangan SAUM, pelayanan angkutan umum akan terus penuh sesak, tidak aman, tidak andal, dan tidak nyaman.

Inovasi kebijakan

Dengan keterbatasan anggaran publik, sumber pendanaan tambahan harus diadakan lewat inovasi fiskal. Sebut saja dana khusus transportasi kota. Dana khusus ini dapat dihimpun dari beragam sumber dan pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut menikmati manfaat adanya pelayanan angkutan umum.

Modelnya bisa diwujudkan dalam beragam bentuk. Pemilik lahan, properti, dan bisnis serta retail di sepanjang jalur dan stasiun SAUM dapat dikenai bea untuk menutupi sebagian biaya operasi angkutan umum. Juga sumber lewat prinsip ”yang buat polusi bayar”, seperti fuel levy (bea lain selain pajak BBM), jalan berbayar (road pricing), dan pajak karbon. Semua itu memang masih terasa amat asing sehingga perlu diatur dan disosialisasikan dalam kebijakan fiskal.

Perancis dan Jepang termasuk negara yang berhasil memanfaatkan beragam pendanaan ini dalam pengembangan angkutan massal mereka. Di Amerika Serikat, di tengah krisis global saat ini, timbul kesadaran untuk mengembangkan angkutan umum massal. Namun, upaya meniru dan mengembangkan kebijakan pendanaan SAUM ala Perancis ini masih terus diupayakan dan berlanjut di negeri ”Paman Sam”. Banyak negara lain di dunia telah menggunakan inovasi fiskal untuk membiayai transportasi publik mereka. Dana disimpan ke dalam akun escrow yang dikelola badan fiskal bersama otoritas transportasi kota.

Pendapatan dari bea-bea tersebut akan ditujukan khusus untuk perbaikan kondisi transportasi perkotaan, termasuk memelihara jalan, fasilitas pejalan kaki dan bersepeda, termasuk fasilitas pelayanan bus dan angkutan umum berbasis rel. Kita semua sangat berharap kepada Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal untuk memulai mengagendakan secara serius upaya-upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi bagi pemberdayaan angkutan umum. Hanya dengan upaya itu, kita dapat menghindari pemeo klasik bahwa MRT singkatan dari ”masih rapat terus”.

Harun Al-rasyid Lubis Dosen FTSL ITB; Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Center

PEREMAJAAN ANGKOT HARUS DIBARENGI KEBIJAKAN FISKAL

Rencana peremajaan angkutan umum DKI yang akan dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus dibarengi dengan kebijakan fiskal. Sebab, hal ini menyangkut pembelian unit angkutan baru.

“Perubahan itu harus dibarengi dengan kebijakan fiskal, untuk apa? Untuk anggota Organda. Mengganti mobil kan harus membeli. Kalau tidak ada kebijakan fiskal, bagaimana bisa membelinya,” ujar Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman usai rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/11).

Namun demikian, kata Soedirman, kebijakan peremajaan itu sudah baik secara hukum. Pasalnya, Jokowi ingin mengubah performance angkutan kota di Jakarta menjadi lebih baik.

“Yang merupakan sudut pandang Pemprov DKI, harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang baik pula,” kata dia.

Terkait kebijakan fiskal yang dimaksud, Soedirman menegaskan, mobil-mobil yang akan diganti itu harus dibeli dengan harga yang bervariasi. Ini didasarkan pada lama usia pemakaiannya.

“Untuk yang 15 tahun dibayar berapa, yang 10 tahun berapa, yang 8 tahun berapa,” tegasnya.

Atas dasar itu, Soedirman menuturkan, uang hasil pembelian itu akan digunakan untuk penggantian mobil baru. Uang itu akan digunakan sebagai uang muka disertai dengan suku bunga rendah serta subsidi.

Selain itu, Soedirman menerangkan, kebijakan lain yang juga diperlukan adalah tentang perizinan. Hal ini untuk mengurangi adanya pungutan liar.

“Tak ada lagi pungli-pungli di sana sini,”kata dia.

Lebih lanjut, Soedirman berharap, uang yang diterima dapat menghasilkan biaya yang dihitung secara ekonomis. “Satu sisi bisa membayar gaji, satu sisi lagi bisa mencicil untuk membeli mobil lagi dalam jangka waktu tiga atau lima tahun mendatang,” pungkas dia.

Biayai 49% Proyek MRT, Pemerintah Pusat Pastikan Fiskal Aman

Keputusan perombakan beban anggaran investasi Mass Rapid Transit (MRT) oleh pemerintah pusatyang naik tipis 1%, diyakini Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak akan menggoyahkan posisi fiskal Indonesia.

“Dampak peningkatan investasi MRT ke fiskal kita bisa terkelola,” ujarnya di Jakarta, Rabu (16/1/2013)malam.

Dia menerangkan seluruh pinjaman ke Japan International Cooperation Agency (JICA) akan ditanggung pemerintah pusat. Dan selanjutnya, pemerintah pusat bakal mendelegasikan 51% porsi pendanaan MRT kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan pembagian jatah investasi MRT 49% untuk pemerintah pusat yang mencerminkan pembangunan prasarana kereta api itu, dan untuk sarana, seperti depo, stasiun oleh pemerintah daerah 51%.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menuturkan pihaknya akan perhitungan ulang. Biaya investasi MRT akan disesuaikan dengan kesanggupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta.

Pria yang akrab dipanggil Jokowi ini sebelumnya mengajukan sharing investment proyek MRT sebesar 60:40, karena keberatan dengan usul pemerintah pusat sebesar 58:42. Sementara, nilai total proyek MRT yang disetujui sebesar Rp 15,7 triliun. (Fik/Ndw)

sumber:

http://organisasi.org/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_fiskal

http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2013/04/11/02223921/Inovasi.Fiskal.untuk.Angkutan.Umum.Massal

http://m.merdeka.com/jakarta/peremajaan-angkutan-dki-harus-dibarengi-kebijakan-fiskal.html

http://bisnis.liputan6.com/read/489676/biayai-49-proyek-mrt-pemerintah-pusat-pastikan-fiskal-aman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s